Pansus I : Realisasi Anggaran Lhokseumawe  Tidak Sesuai Target

Pansus I : Realisasi Anggaran Lhokseumawe  Tidak Sesuai Target

 

 

Pansus yang langsung dikoordinir oleh  ketua DPRK M Yasir tersebut juga banyak melakukan peninjauan lapangan, tujuannya untuk melihat langsung realisasi anggaran, sudah tepat sasaran atau belum.

Berdasarkan catatan atas laporan keuangan  pada realisasi anggaran terdapat cukup banyak pendapatan yang tidak mencapai target. Misalnya pada kelompok pendapatan asli daerah hanya terealisasi sebesar 84 %, pada kelompok pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya terealisasi sebesar 72,5 % dan pada kelompok pendapatan transfer pemerintah provinsi hanya terealisasi sebesar 42,7 %.

Sementara, Pemerintah Kota Lhokseumawe memiliki ketergantungan yang besar dari pendapatan transfer tersebut. Sehingga apabila pendapatan transfer tersebut kecil realisasinya tentu akan sangat berpengaruh terhadap keuangan daerah terutama untuk mendanai program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam APBK tahun berkenaan.

Untuk itu menjadi catatan bagi pemerintah kedepannya,  agar dalam perencanaan target pendapatan jangan terlalu berasumsi menargetkan pendapatan yang ambisius. Dalam menetapkan target pendapatan daerah harus melakukan prognosis target pendapatan secara akurat sesuai dengan potensi nyata sumber pendapatan yang ada di Kota Lhokseumawe.

Terkait Pendapatan Asli Daerah, Pansus I meminta kepada seluruh SKPK terkait, khususnya Dispenda agar lebih mengintensifkan penerimaan pendapatannya. Sebab sumber atau objek pendapatan yang berasal dari retribusi dan pajak ini sudah banyak bertambah dan tumbuh. Apalagi sudah didukung oleh payung hukum.

Misalnya peparkiran, apabila dikaitkan dengan tingkat pertumbuhan/penjualan kendaraan yang semakin banyak setiap tahunnya tentu berkorelasi positif dengan peningkatkan pendapatan dari parkir. Begitu juga dengan sumber-sumber PAD lainnya seperti pajak reklame, hotel dan lain sebagainya, agar lebih diintensifkan, sehingga memberi kontribusi yang layak dan pantas untuk pendapatan daerah.

Pansus I berpendapat, Dispenda yang baru terbentuk pada bulan Februari 2016 yang lalu   agar dapat  mengkaji ulang sistem pengelolaan peparkiran, dan lebih meningkatkan pengawasan.   Tujuannya, pengelolaan parkir menjadi lebih tertib,  teratur sekaligus mendukung terciptanya peningkatkan PAD.

Untuk meningkatkan pendapatan yang bersumber dari retribusi pasar, Pansus I menyarankan Dispenda agar melakukan pendataan ulang terhadap kontrak-kontrak kios yang lama untuk membuat kontrak yang baru, diberikan batas waktu untuk mendaftar ulang dan apabila mereka tidak melapor dapat dilakukan pemutusan kontraknya. (sm)

 

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below